Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha rakyat (studi kasus pemberian KUR Bank X kepada PT. KMS = The prudential principle in the people business credit KUR (case studies the provision of Bank X to PT. KMS)

Lubis, Nurrahmah Soraya, author

Abstrak

[ABSTRAK

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian,

untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan

usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit

program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut

kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus

persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR

adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya

pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat.

PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit

menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada

Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi

klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan

investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut

fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT.

KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh

pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan

fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan

dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam

pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi

Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar

operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun

Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur

pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan

prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS

maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana

berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Indonesia.

ABSTRACT

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in

Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the

principle of prudence. The people's credit business loan government programs in

which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of

funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the

Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been

funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as

guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation

resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the

Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO,

but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank

X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found

an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery

and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done

to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this

study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business

credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT

KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational

procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank

branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures

granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X

principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious

credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be

subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law

of Indonesia.;The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in