:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

Astrid Debora S.M.; Simatupang, Dian Puji Nugraha, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan
sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah
timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status
BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban
penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa
konsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupaya
membandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebih
memiliki UU KIP.
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan
penelusuran terhadap UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta risalah pembahasan UU KIP di
DPR. Selain penelusuran peraturan perundang-undangan, Penulis juga melakukan
studi kasus terhadap beberapa alasan penolakan pengakuan instansi tertentu
terhadap status Badan Publik yang dikenai kewajiban penyediaan layanan
informasi publik.
Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in adalah jaminan hak untuk
mengakses informasi dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik,
yang akan mendukung terciptanya tujuan bernegara sebagaimana konsep Negara
kesejahteraan. Terkait pendekatan sumber pendanaan terhadap pendefinisian
Badan Publik, konsekuensi lebih lanjut adalah putusan terbuka yang dijatuhkan
Komisi Informasi terhadap sengketa yang melibatkan BUMN/BUMD/badan
usaha Negara lainnya tidak dijalankan oleh badan yang bersangkutan karena
perbedaan pandangan terhadap definisi Badan Publik tersebut. Terakhir,
pentingnya mempertimbangkan pendekatan lain untuk merumuskan Badan Publik
misalnya pendekatan pelayanan publik.
ABSTRACT
Defining the Public Bodies based on Freedom of Information Act done based
approach funding sources. The problems posed by this approach is the emergence
of endless debate relating to the status of state-owned companies /regional-owned
enterprises/ the other state enterprises in relation to the obligation to provide
public information services based on the Freedom of Information Act to support
the principles of good governance. This thesis seeks to analyze the consequences
of continued debate the concept of public bodies as well as the attempt to compare
the regulating of Public Bodies in other countries that already have a Freedom of
Information Act.
This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on
the Freedom of Information Act, Government Regulation No. 61 Year 2010 on
the Implementation of the Freedom of Information Act, Information Commission
Regulation No. 1 of 2010 on Public Information Service Standards, as well as the
minutes of the discussion of Freedom of Information Act. In addition to tracking
the legislation, the author also conducted case studies on some of the reasons for
refusal of recognition of certain agencies of the status of public bodies subject to
the obligation to provide public information services.
The author conclusions obtained from research in the guarantee right of access to
information to support the implementation of good governance, which will
support the purpose of the concept of the welfare state. Related approach to
defining the sources of funding public bodies, further consequence is an open
verdict handed down against the Information Commission disputes involving
state-owned companies / regional-owned enterprises / the other state enterpreises
are not obeyed by the agency concerned because of disagreements over the
definition of the public agency. Finally, the importance of considering other
approaches to formulating public bodies such public service approach.

 File Digital: 1

Shelf
 T43358-Astrid Debora SM.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T43358
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 113 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T43358 15-23-49376233 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20403814
 See also