Penunjukan langsung pengadaan barang dan atau jasa pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha = Governmental s direct appointment for goods and or service procurement within competition law s perspective
Muhammad Rizal Rustam;
Anna Maria Tri Anggraini, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Ratih Lestarini, examiner; Inosentius Samsul, examiner
(Universitas Indonesia, 2015)
|
|
Tesis ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung, untuk mengetahui landasan teori dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung serta dampak penunjukan langsung terhadap persaingan usaha. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif yang artinya penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah didasarkan pada teori tujuan negara sejahtera (welfare state). Suatu pandangan dimana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dalam menjalankan aktivitas negara memerlukan infrastruktur penunjang dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh karena itu Pemerintah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang/jasa untuk memasukkan proposal penawaran, tanpa pengumuman informasi pengadaan dan juga tanpa adanya seleksi penyedia barang/jasa. Tidak ada persaingan dan tidak ada penentuan atau penunjukan pemenang. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung berpotensi melanggar Prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat dan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d (perilaku menghambat dan praktek diskriminasi), dan Pasal 22 (larangan persekongkolan tender) UU No. 5/1999.Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung diperlukan pengawasan dari pihak internal dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam bentuk pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerugian negara yang bisa saja terjadi dengan adanya persekongkolan penunjukan langsung, bukan hanya dengan persekongkolan tender. Dengan kata lain pemerintah pun harus tunduk pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan sehat. This thesis discusses the procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method, to determine the theoretical basis and purpose of procurement of goods and/or services and government procurement of goods and/or services of the government through direct appointment method and the effects of direct appointment of competition. The research method used in this study is a normative legal research is research-based law or refer to the rules or norms of law contained in the legislation are prescriptive, which means study aimed to get suggestions on what which must be done to overcome these problems.Procurement of goods and/or services based on the theory of government welfare state goals (welfare state). An overview of where the welfare of society becomes purpose of the establishment of the Republic of Indonesia based on the 1945 opening paragraph IV. To achieve this goal, the government in carrying out the activity states require supporting infrastructure in the form of goods and/or services therefore the Government procurement of goods and/or services. Direct appointment method of procurement of goods/services performed by inviting the providers of goods/services to include the bid proposal, without the announcement of procurement information and also without the selection of providers of goods/services. There is no competition and no determination or designation of a winner. Procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method could potentially violate the principles of fair competition and violates Article 19 letters a and d (inhibit behavior and practice of discrimination) and Article 22 (prohibition of bid rigging) Law 5/1999.Procurement of goods/services of government by the method of direct appointment necessary oversight of internal parties in this case the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the form of reporting any activity procurement of goods/services through direct appointment. This is done to avoid any potential losses that could occur by direct appointment conspiracy, not only with bid rigging. In other words, the government must also be subject to the principles of fair competition to create the conditions conducive and healthy market. |
 T43010-muhammad rizal rustam_ .pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T43010 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 141 pages : illustration ; 28 cm. + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T43010 | 15-18-466861490 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20403867 |
