Kajian tentang efektifitas penegakan hukum di laut untuk kesejahteraan rakyat
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping) dan menjadikan kegiatan penangkapan hingga pemeriksaan terhadap kapal niaga nasional, kapal ikan, dan kapal-kapal asing banyak dikeluhkan oleh para operator pelayaran. Hal ini disebabkan bahwa penegakan hukum di laut terdapat 15 lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu : pertama, lembaga yang mempunyai tugas patroli (TNI AL, Polisi perairan, PPNS Bea Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), PPPNS KKP, Bakorkamla, dan Karantina) |
No. Panggil : | JKKM 4:2 (2014) |
Subjek : | |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Keamanan dan Keselamatan Maritim 4 (2) Okt. 2014. Hal. : 242-248 |
Volume : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan Universitas Indonesia, Lantai 4, R. Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
JKKM 4:2 (2014) | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20406526 |