Cita demokrasi Indonesia dalam politik hukum pengawasan DPR terhadap pemerintah
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan DPR di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa. |
No. Panggil : | JK 12:2 (2015) |
Subjek : | |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | 18297706 |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Konstitusi 12 (2) Juni 2015. Hal. : 305-327 |
Volume : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
JK 12:2 (2015) | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20407130 |