|
Tulisan ini mengkaji akses terhadap air bukan hanya sebagai hak tetapi lebih sebagai hak asasi manusia (HAM). Karena hak dasar air merupakan hak asasi manusia maka secara konstitusional negara utamanya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, memenuhi, dan melindungi hak tersebut. Agar negara dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas air maka negara harus melakukan penguasaan atas air. Dengan demikian terdapat dua perspektif pemenuhan hak warga negara atas air yakni perspektif hak atas air sebagai HAM dan perspektif penguasaan negara atas sumber daya air termasuk dalam hal pengusahaannya. Dalam perspektif HAM, UUD 1945 telah mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi warga negara yang didalamnya termasuk hak atas air sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 281 ayat (4). Dari perspektif penguasaan oleh negara atas sumber daya air , UUD 1945 juga telah memberikan landasan konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33. Konsep penguasaan oleh negara berdasarkan pasal 33 ini telah ditafsirkan oleh MK melalui putusan-putusannya. Secara spesifik dalam putusan pengujian undang-undang sumber daya air, MK mengembalikan penguasaan atas sumber daya air kepada negara dengan memberikan pembatasan atas pengelolaan sumber daya air. Peran swasta masih dimungkinkan dengan syarat-syarat yang ketat.Penegasan peran negara dalam pengelolaan sumber daya air ini merupakan kebijakan konstitusional yang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas air. Sebagai sebuh pemikiran, peran negara dalam mewujudkan penguasaannya atas sumber daya air dapat dilakukan dengan monopoli negara atas listrik. |
