Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirancukan perumusannya. (formulated confused) dengan ketentuan penutup. |
No. Panggil : | JLI 6:4 (2009) |
Subjek : | |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | 02161338 |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Legislasi Indonesia, 6 (4) Desember 2009. Hal. : 595-602 |
Volume : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan Universitas Indonesia, lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
JLI 6:4 (2009) | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20408724 |