Analisis yuridis terhadap pinjam nama Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam jual beli Tanah Hak Milik di Kabupaten Lombok Barat (studi kasus : Thamrin dengan Mikael Frank Soderlindh) = juridical analysis of Citizens Against Lending Indonesian People By Foreigners In the Sale and Purchase of Free Hold Land in West Lombok (case study : Thamrin with Mikael Frank Soderlindh)
Kevin Dwinanto Prabowo;
F.X. Arsin Lukman, supervisor; Suparjo, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
|
|
Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di latar belakangi sebuah perjanjian Nominee yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Sehingga timbul masalah mengenai bagaimanakah Hukum Tanah Nasional mengatur mengenai pembelian bidang tanah dengan Nominee dan akibat hukum seperti apa yang timbul dari jual beli tanah Hak Milik dengan adanya Nominee. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dimana memperhatikan efektifitas asas-asas, sistematika hukum dalam UUPA dan PP 24/1997. Notaris sebagai jabatan kepercayaan seharusnya tidak malah memuluskan tindakan yang mengarah pada penyeludupan hukum. The discrepancy between the status of the land with the subject of the prospective owner of the rights to the land, making some party thinking of ways to be able to have a land in Indonesia, one way is Nominee. Hak Milik Land already clear in the legislation, can only be owned by Indonesian citizens. But lately, phurcase common ground with soil status Proprietary where such purchases in the background backs a nominee agreement made in the form of notarial deed. Which raised the question of how the National Land Law governing the purchase of plots of land with the nominee and what the legal consequences arising from the sale and purchase of Hak Milik land by the nominee. This research is normative juridical, where attention to the effectiveness of the principles, legal systematics in UUPA and PP 24/1997. Notary as a position of trust should not even pave the actions that lead to smuggling law. |
 T43266-Kevin Dwinanto Prabowo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T43266 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 92 pages : illustration ; 28 cm. + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T43266 | 15-18-920107514 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20410770 |
