Tinjauan hukum mengenai standar pelayanan minimum dan upaya pemerintah mengembalikan biaya yang dikeluarkan badan usaha sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya tarif tol dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of minimum standard of service and private sector reimbursement as factors that influence highway rate in public private partnership scheme / Kevin Samuel Fridolin Manogari
Kevin Samuel Fridolin Manogari;
Bono Budi Priambodo, supervisor; Pulungan, M. Sofyan, examiner; Henny Marlyna, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalammendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakankewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tolmembutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swastamelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakanalternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untukpembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yangmempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usahajalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaanjalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaanjalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usahajalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akanmempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badanusaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukummengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalantol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economicgrowth in a country. The development of toll roads is the responsibility ofIndonesian Government, but in this case the private sector can built theinfrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is amajor source of alternative financing, because the state has a limited budget forinfrastructure development. Highway pricing is the one of most important factorthat influence the revenue of private sector. So it influence the private sector toinvest in highway development in Indonesia. Private sector can face a majorproblem that influence their revenue because of the addition of operation andmaintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, thisresearch will discuss about the state effort to return the private sector investmentcost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine theeffort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.] |
![]()
|
No. Panggil : | S59944 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | ix, 118 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S59944 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20412748 |