:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis yuridis dugaan pelanggaran pasal 22 undangundang nomor 5 tahun 1999 pada tender pembangunan gedung paruga samakai kabupaten dompu propinsi nusa tenggara barat putusan kppu perkara nomor 17 kppul 2014 = Legal analysis of violation of article 22 of law no 5 of 1999 on procurement of building paruga samakai dompu nusa tenggara barat commission decision no 17 kppu l 2014 / Michael Pradipta N.

Michael Pradipta N.; Teddy A. Anggoro, supervisor; Abdul Salam, promotor; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner (Universitas Indonesia, 2015)

 Abstrak

[Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia masih belum dapat lepas dari indikasi adanya
persekongkolan tender. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa
membuat berkurangnya kasus persekongkolan tender di Indonesia yang salah satunya
digunakan oleh penulis sebagai bahan skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi
ini adalah mengenai kewenangan dari karyawan Perseroan yang melakukan tindakan
atas nama Perseroan tanpa persetujuan dari Direksi dan mengenai pembatasan yang
terdapat dalam hukum persaingan usaha dalam hal pelaku usaha yang tidak
berkompetensi untuk mengikuti tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif
dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
kesalahan dari KPPU dalam memutus perkara tersebut.;Procurement of Goods / Services in Indonesia still can not be separated from the
indication of tender conspiracy. The existence of Law Act No. 5 of 1999 and the
Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has not been able to make a
reduction in tender conspiracy case in Indonesia, one of which is used by the authors
as the material of this thesis. The main problem in this thesis is about the authority of
the employees of the Company who act on behalf of the Company without the
approval of the Board of Directors and the restrictions contained in competition law
in the case of businesses that are not competent to participate in the tender. This
research is a normative legal research using secondary data. The Results from this
study indicate the fault of the Commission in deciding the case., Procurement of Goods / Services in Indonesia still can not be separated from the
indication of tender conspiracy. The existence of Law Act No. 5 of 1999 and the
Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has not been able to make a
reduction in tender conspiracy case in Indonesia, one of which is used by the authors
as the material of this thesis. The main problem in this thesis is about the authority of
the employees of the Company who act on behalf of the Company without the
approval of the Board of Directors and the restrictions contained in competition law
in the case of businesses that are not competent to participate in the tender. This
research is a normative legal research using secondary data. The Results from this
study indicate the fault of the Commission in deciding the case.]

 File Digital: 1

Shelf
 S59309-Michael Pradipta.pdf :: Unduh

 Metadata

No. Panggil : S59309
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2015
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 85 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S59309 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413267
 See also