Pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi = The control of groundwater usage in Sukabumi Regency / Neng Tasih
Neng Tasih;
Teguh Kurniawan, supervisor; Lina Miftahul Jannah, examiner; Zuliansyah Putra Zulkarnain, examiner
([Publisher not identified]
, 2015)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan airtanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukanpengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data denganwawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwaPemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkaitpengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan DaerahKabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dariperaturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian danpengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnyamengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debityang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430-DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikanHAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalahperubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnyakewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah. ABSTRACT This study describes about the policy of controlling the use of groundwater inSukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depthinterviews and literarure study. The results of this study found that theGovernment of Sukabumi issued Results of the study found that the Governmentof Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. Thefirst policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. Animportant part of the local legislation is the licensing, monitoring and controlactivities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 aboutProcedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) inwhich set fines for license holders who use groundwater exceed the permitteddischarge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM/2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and theobstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in SukabumiRegency to control groundwater |
 S-Neng Tasih.pdf :: Unduh |
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online source |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 117 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413611 |
