ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, good governance, SIM, e-government, dan kebijakan publik.Hasil penelitian ini menunjukan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.
ABSTRACTThis thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, egovernment, and public policy.The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader?s commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system. |
