:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi pasca putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Budi Gunawan dan putusan praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Hadi Purnomo = Investigation against the authority owned by kpk after pre trial decisions No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Budi Gunawan and pre trial decisions No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Hadi Purnomo

Arif Darmawan Wiratama; Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, supervisor; Pane, Thorkis; Hasril Hertanto, examiner; Junaedi, examiner; R. Narendra Jatna, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

 Abstrak

ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam meyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap sauatu perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tidak terpenuhinya kewenangan sebagaimana yang disebut dalam UUKPK tersebut. Padahal perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lantas, apakah terdapat upaya hukum bagi KPK untuk tetap dapat menyidik perkara tersebut dengan dasar hukum yang dimiliki.

ABSTRACT
According to the legislation UU No. 30 of 2002 concerning commissioner (UUKPK) , KPK authorities investigating which includes; a.law enforcement officials , organizers of the state , and another man have anything to do with corruption conducted by law enforcement officials or state government; b.get attention that disturbs residents; c.Include the state a loss at least of Rp .1.000.000.000,00 ( one billion rupiah ) , and the KPK given authorities to lift and dismiss own investigation .In the case of this is interesting because there is a verdict which in Pre-trial that decision said that kpk have not authority to carry investigation against one case of criminal acts of corruption by reason of non-compliance of authority as called for in the UUKPK .In fact on the case is in the process of the investigation by the KPK .Traffic unit of , of whether there are legal remedy to the KPK to could still investigated on the case with legal basis of owned.

 File Digital: 1

Shelf
 S61094-Arif Darmawan Wiratama.pdf :: Unduh

 Metadata

No. Panggil : S61094
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 97 pages : illustration ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S61094 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413790