Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government
Mohamad Hanibaldi;
Tri Hayati, supervisor; Andhika Danesjvara, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner
(Universitas Indonesia, 2015)
|
Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. |
S59329-Mohamad Hanibaldi.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S59328 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2015 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 90 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S59328 | 14-21-153177326 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20414025 |