Analisis hukum atas pelaksanaan suatu business transfer oleh perseroan terbatas = Legal analysis on business transfer by a limited liability company

[ABSTRAK

Business Transfer adalah salah satu bentuk corporate action yang banyak terjadi di antara

kalangan pengusaha di dalam prakteknya dewasa ini. Ketentuan Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas) tidak mengatur

secara tegas mengenai Business Transfer, namun mengatur mengenai pemisahan yang

memiliki kesamaan unsur-unsur dengan statu Business Transfer. Walaupun demikian,

pengaturan mengenai pemisahaan di dalam Undang-undang ini masih sangat terbatas, dan

belum ada suatu peraturan pelaksanaan terkait pelaksanaan pemisahan oleh suatu Perseroan

Terbatas. Penelitian hukum ini mengemukakan dan berusaha meneliti tiga pokok

'permasalahan, yakni: (i) apakah pelaksanaan Business Transfer dapat dianggap sebagai suatu

pemisahan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas; (ii) Bagaimanakah tata cara

pelaksanaan pemisahan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas; dan (iii) apakah

pelaksanaan Business Transfer oleh suatu perseroan terbatas, yakni PT. SSAT telah

memenuhi ketentuan mengenai pemisahan yang diatur di dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk menjawab pokok-pokok

permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya pelaksanaan suatu Business

Transfer dapat dipandang sebagai pemisahan. Dengan mendasarkan pada Undang-undang

Perseroan Terbatas, pelaksanaan suatu pemisahan harus memenuhi ketentuan Pasal 127

iuncto Pasal 87 ayat (l) mengenai pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan

Pasal 89 Undang-undang Perseroan Terbatas ketentuan mengenai kuorum Rapat Umum

Pemegang Saham. Sedangkan berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan terhadap

Business Transfer yang dilakukan oleh PT. SSAT, dicapai kesimpulan bahwa pelaksanaanya

belum memenuhi syarat-syarat prosedural dari pemisahan yang diatur di dalam Undangundang

Perseroan Terbatas. Ketiadaan pengaturan yang menyeluruh mengenai pemisahan di

dalam prakteknya dapat menimbulkan kerancuan dan potensi diabaikannya kepentingan

pihak ketiga.

ABSTRACT

Business Transfer is one of corporate action which often occurred in the midst of

entrepreneurs as of late. The provisions under Law Number 40 Year 2007 on Limited

Liability Company (Company Law) does not regulate expressly about business transfer, only

spin-off which may seem to have similar traits to a business transfer. However, provisions

related to spin-off under the Company Law is also still very limited, and there has been no

implementing regulation on spin-off issued by the Government. This legal research focuses

on three issues, which are: (i) whether a business transfer can be deemed as a spin-off under

the Company Lawl' (ii) how is a spin-off canied out under the Company Law1' and (iii)

whether the performance of a business transfer by a company named PT. SSAT has been

carried out in accordance to the provisions concerning spin-off under the Company Law.

Using a normative method to obtain answers to the abovementioned issues, it is found that

principally, a business transfer can be deemed as a spin-off. Based on the Company Law, the

canying out of a spin-off must be made in accordance to Article 127 concurrently with

Article 87 Paragraph (1) conceming the passing of a resolution based on consensus and

Article 89 of the Company Law concerning the quorum of a General Meeting of

Shareholders. On the other hand, an empirical research on the carrying out of a business

transfer by PT. SSAT proves that its performance was not made in accordance to the

procedural requirements of a spin-off under the Company Law. The absence of a thorough

regulation on spin-off in its practice may very well cause ambiguity and potentially cause

uncertainty towards the interests of third parties.;Business Transfer is one of corporate action which often occurred in the midst of