Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

Aulia Citra Darsono; Edmon Makarim, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Siti Hajati Hoesin, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

[ABSTRAK

Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk

meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian

informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-

Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi

semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan

hukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yang

dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawab

Notaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis

normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agar

tercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam proses

penerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukan

pemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnya

kepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusan

tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidak

cukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digital

dengan digital certificate.

ABSTRACT

In the performance of the current government faces pressure from various parties to

improve public services and increase active participation in providing information to

the public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbased

government increasingly important role for all decision makers. One of them is

a decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity by

the Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in the

case of errors. Method of research is normative juridicial or legal research

literature. The results of the study is that in order to achieve the goal of public

service that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision on

the ratification of legal entities not assessment of conformity document giving full

responsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should be

the responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards to

preserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system but

also with digital signatures with digital certificate., In the performance of the current government faces pressure from various parties to