Analisis mengenai pentingnya persetujuan para ahli waris dalam akta hibah untuk salah seorang ahli waris (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/PDT.G/2012/PTA.MKS) = Analysis about the importance of consent of heirs in the grant deed for one of the heirs (case study on religious high court of Makassar verdict Number 63/PDT.G/2012/PTA.MKS)

Ade Rizki Saputra, author

Analisis mengenai pentingnya persetujuan para ahli waris dalam akta hibah untuk salah seorang ahli waris (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/PDT.G/2012/PTA.MKS) = Analysis about the importance of consent of heirs in the grant deed for one of the heirs (case study on religious high court of Makassar verdict Number 63/PDT.G/2012/PTA.MKS)

Ade Rizki Saputra; Yati N. Soelistijono, supervisor; Arikanti Natakusumah, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

Abstrak

[ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang

masih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanya

syarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibah

sebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketa

pada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahli

waris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan oleh

ahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hak

mewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputus

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapat

mengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah dan

bagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnya

sengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan

bentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepada

salah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli waris

lainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketa

warisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya,

maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dan

surat pernyataan dari penghibah.

ABSTRACT

Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article

171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily and

without compensation from someone to someone else who is still alive to be

owned. According to definition of the grant mentioned above, there is no

requirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor before

performing the grant. However, it often causes disputes when one of the grant

recipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice by

another heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in the

dispute which has been decided in the verdict of Religious High Court of

Makassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result on

inheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make the

grant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridical

normative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grant

to one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the other

candidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. To

avoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates of

heirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article