ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bagaimana evaluasi implementasi Kebijakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dalam rangka memberi saran kepada BUMN, dan (2) menganalisis faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPKU. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dari William N.Dunn serta Weimer dan Vining. Evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn dibagi menjadi 6 (enam) variabel yaitu: (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Sedangkan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) logika kebijakan, (2) adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan, (3) adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit dalam pelaksanaan kebijakan.Hasil penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kementerian BUMN untuk membuat produk hukum yang bersifat mandatory dan mengikat BUMN untuk penilaian kebijakan KPKU lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri BUMN yaitu Keputusan Menteri BUMN atau Peraturan Menteri BUMN. 2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari Kementerian BUMN untuk tetap melaksanakan kebijakan KPKU secara berkesinambungan. 3. Peningkatan intensitas sosialisasi ke BUMN untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentan penting dan manfaat KPKU.
ABSTRACT
This thesis has purposes to: (1) analyze evaluation of implementation of Criteria Performance for Excellence Assesment (KPKU) in order to give advise to Ministry of State Own Enterprise, and (2) to analizye the factors that influence the susccessful of this implementation. The methode is kualitatife research and using William N.Dunn and Weimer and Vining theories. Evaluation of policy implementation according to William N.Dunn is devide into 6 (six) variables are: (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequacy, (4) equity, (5) responsiveness, and (6) accuracy. The factors that influence the successful of policy implementation of Weimer and Vining’s theory are : (1) the logic of policy, (2) cooperation and coordination, and (3) the actors who are able and commit in implementation of KPKU.The result of this research recommed are: 1. Ministry of State Own Enterprise should make a legal product to implement KPKU is higher that Circular of Minister, it is named Decree of Minister State Own Enterprise or Regulation of the minister. 2. Need the commitment and consistency of Ministry of State Own Enterprise to continue this policy. 3. To increase intensity of socialization to the stakeholder for learning the understanding and importance of KPKU. |
T-Ismawati.pdf :: Unduh