Status uang santunan Asuransi Jiwa Syariah dalam hukum kewarisan islam = The status of sum insured islamic life insurance in islamic inheritance law

Bareyn Mochaddin, author

Abstrak

[ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai pertentangan antara ketentuan dalam asuransi

syariah tentang penerima manfaat asuransi jiwa syariah dengan ketentuan pembagian

waris dalam hukum waris Islam. Dalam asuransi jwa syariah, penerima manfaat uang

santunan asuransi jiwa bila tertanggung meninggal telah ditunjuk sebelumnya dan

tercantum dalam polis, sedangkan ketentuan waris Islam menyatakan pembagian

harta dari seseorang yang telah meninggal telah diatur di dalam al-Qur’an dan al-

Hadits. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tentang asuransi jiwa syariah

dan hukum waris islam, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa syariah dapat dinilai

sebagai wasiat sehingga uang santunan asuransi jiwa syariah menjadi milik penerima

manfaat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan wasiat dalam KHI. Kedudukan

hukum ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jwa syariah tetaplah

sebagai ahli waris yang memiliki hak waris sehingga bila polis asuransi jiwa syariah

tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI, ahli waris tersebut berhak atas uang

santunan. Dengan ketentuan yang ada saat ini mengenai asuransi jiwa syariah,

pemberian asuransi kepada penerima manfaat meski menggangu hak ahli waris lain

adalah terpenuhinya prestasi dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kecuali

dosa di mata Allah SWT.

Ketentuan mengenai asuransi jiwa syariah saat ini masih belum sesuai dengan

ketentuan hukum waris Islam, sedangkan waris merupakan hak bagi umat Islam yang

dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, karena uang

santunan asuransi jiwa syariah berkaitan dengan kematian seseorang dan

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi umat Islam

di Indonesia wajib melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya membuat Undang-Undang khusus mengenai

Asuransi Syariah yang disesuaikan dengan hukum Islam lainnya, khususnya hukum

waris Islam. Meski belum ada peraturan mengenai asuransi syariah ini, kontrak

asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam masih bisa dibuat karena hukum

perjanjian di Indonesia mengenai asas kebebasan berkontrak, maka perusahaan

asuransi dan nasabah asuransi jiwa syariah bisa membuat kontrak asuransi yang

isinya sesuai dengan syariah.

ABSTRACT

This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries of

islamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. In

the islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensation

money when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, while

the provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone who

has died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normative

law on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection tools

used in this research is through literature research.

The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as a

testament. So the islamic life insurance compensation money belongs to the

beneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legal

position of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains as

an heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic life

insurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitled

to compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,

providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment of

achievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.

Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with the

provisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who are

protected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because the

compensation money islamic life insurance related to the death of a person and as

mandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989

Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division of

inheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specific

law regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritance

law. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takaful

contract in accordance with Islamic law can still be made because of the law of

contract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance company

and the customer can make an islamic life insurance contract whose contents in

accordance with sharia, This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries of