Tesis ini meneliti tentang kedudukan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagai objek pembebanan Hak Tanggungan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Di dalam setiap kredit selalu diperlukan jaminan atau anggunan. Adapun jaminan yang dapat diberikan berbentuk benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, rumah, dan pekarangan, sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Undang-undang Hak Tanggungan). Dalam Undang-undang Hak Tanggungan diatur mengenai kedudukan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan apakah dapat dijadikan objek pembebanan Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan, dengan diperolehnya persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan melalui suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut mengikat terhadap pihak kreditur.
This thesis examines the position of Right to Build on the Right to Management as an object of the imposition of Mortgage, using a normative juridical research method with qualitative analysis method. Within each credit, it is always required guarantee. The guarantee can be given in the form of fixed object, such as land, houses, yards, fields, fields, ponds, etc. Therefore, it is required a strong guarantee rights institutions and able to provide legal certainty for the parties concerned, Law No. 40 of 1996 regarding the Mortgage on land and objects relating to the land (Mortgage Law) was made. The Mortgage Law regulates the status of Right to Build on the Rigt to Manage whether can be used as the object of Mortgage. The Mortgage Law stated that the Right to Build can be charged by the Mortgage, by obtaining the consent of the holders of Right to Manage through an agreement, which such agreement is binding on creditors. |
T43922-Mitha Aromafica Tahitu.pdf :: Unduh