Peran Jaksa Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Eko Wahyudi;
Andi Hamzah, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
|
|
Dalam tesis ini membahas mengenai Bagaimanakah peran BPK dan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Bagaimanakah peran jaksa selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Kendala apakah yang timbul terkait dengan jaksa selaku penyidik melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? dan pertanyaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran BPK dan BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi masih sangat di butuhkan dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang rumit hal ini dikarenakan kedua badan tersebut mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang mencukupi dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Peran jaksa selaku penyidik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dirasa masih diperlukan khususnya untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak terlalu rumit dan susah penghitungannya serta memperlancar proses penyidikan dan keberhasilan dalam proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan kendala yang dihadapi diantaranya ialah tidak adanya tenaga auditor di kejaksaan dan kurangnya pengetahuan serta keahlian jaksa dalam hal melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tidak adanya keseragaman pemahaman oleh hakim dalam menanggapi hasil kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Jaksa, serta tidak adanya pedoman yang baku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam menentukan batas- batas suatu kasus tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negara bisa di hitung oleh jaksa. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif ditunjang dengan wawancara. Dalam metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang akan dilakukan dengan cara-cara antara lain wawancara dengan responden baik secara tatap langsung dan melalui media elektronik dan melakukan analisa atas kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan. The thesis discusses what are the roles of BPK (State Audit Bureau) and BPKP (Finance and Development Supervisoiy Board) in doing state financial loss calculation. What are the roles of the District Attorney as an investigator in a corruption criminal act case in doing state financial loss calculation? What are the challenges incurred related to the District Attorney as an investigator in doing state financial loss calculation? From those questions, it is concluded that the roles of BPK and BPKP in state financial loss calculation in corruption criminal acts are still very much needed, especially in complicated and difficult corruption criminal act cases in the state financial loss calculation; this is because those two boards have the sufficient ability and human resources in state financial loss calculation. The roles of the District Attorney as an investigator in doing state financial loss calculation are considered still being needed, especially for the state financial loss calculation which is not too complicated and is not difficult; other roles are to smooth out the investigation process and to succeed the prosecution process in corruption criminal acts. However, the challenges faced are, among others, no auditing staff in the District Attorney?s Office, lack of knowledge and capability of the District Attorney in doing state financial loss calculation, no unified understanding by the judges in responding to the results of the state financial losses calculated by the District Attorney, and no standard guidelines issued by the District Attorney?s Office in determining the boundaries of a corruption criminal act case whose state financial losses can be counted by the District Attorney. To obtain accurate data a correct research method is required to solve the main problems in proving the writer?s hypothesis truth which emphasizes more on the explanation about the approach used by the writer towards the researched main problems and orientates more towards the aims and usefulness. Therefore, the correct approach is a normative approach supported with interviews. The data collection method includes library reseach and field research which will be conducted by the following ways: interview with respondents either directly or through electronic media and doing an analysis on the cases related to the main problems. |
 T43923-Eko Wahyudi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T43923 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Perpustakaan Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI. Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T43923 | 15-19-159749906 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20418718 |
