Upaya hukum terhadap penetapan mengenai honor kurator di dalam perkara kepailitan : tinjauan Putusan Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 antara PT Telkomsel dengan PT Prima Jasa Informatika dan Tim Kurator = The remedy of the stipulation of curators fee in bankrupty : case verdict Number 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 between PT Telkomsel against PT Prima Jaya Informatika and Tim Kurator
Sianturi, Patar Yosua;
Teddy A. Anggoro, supervisor; Yoni Agus Setyono, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)
|
Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipergunakan dalam beberapa tahun sejak disahkannya menggantikan Undang - Undang Kepailitan yang lama. Di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang Hukum Acara di dalam menyelesaikan Perkara Kepailitan. Salah satu aturan mengenai Hukum Acara di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah aturan mengenai Upaya Hukum terhadap Penetapan Honor Kurator dalam Perkara Kepailitan. Skripsi ini akan membahas mengenai Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Selular di tahun 2012 yang sempat menjadi perhatian publik. Bukan dari sisi pandang Kepailitannya tetapi dari sisi Hukum Acara dimana pada Kasus tersebut PT Telekomunikasi Selular mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Penetapan mengenai Honor Kurator yang telah ditetapkan setelah Kasus Kepailitannya dianggap telah berakhir. Kasus tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pembahasan dari sisi akademis mengenai kasus tersebut. The Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment has been used in a few years since replace the old Bankruptcy Law. In Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment also set about completing the Procedural Law to solved The Case of Bankruptcy. One of the rules regarding Procedural Law in the Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment are rules regarding the remedy or legal action of The Stipulation on Curators fee. This thesis discusses the Bankruptcy Case about PT Telekomunikasi Selular in 2012 that had become a public concern. Not from the perspective of bankruptcy but from terms of the procedural law where this case is about PT Telekomunikasi Selular appeal the judicial review remedies to Stipulation on Curators fee which is established after the bankruptcy case is considered to have ended.The case is considered to be not in accordance with the rules contained in the Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment. The writer hope this thesis can provide a discussion of the academic theory about the case. |
S61524-Patar Yosua Sianturi.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S61524 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xi, 161 pages : illustration ; 30 cm. + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S61524 | 14-17-834144686 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20421902 |