Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisa konflik hukum yang ditemukan dalam Undang-undang Pasar Modal dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia mengenai kewenangan atas tindak pidana dalam ranah pasar modal, terutama mengenai proses penyidikannya. Makalah ini mempertanyakan undangundang manakah yang dikedepankan apabila adanya konflik hukum, institusi manakah yang sebetulnya memiliki kewenangan atas pasar modal, dan apakah hukum yang ada mampu memecahkan tindak pidana dalam pasar modal secara efektif. Prinsip hukum seperti lex specialis dan lex posterior ditelaah, juga dilakukannya eksplorasi hukum yang berkaitan. Contoh kasus pidana mengenai PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas dan PT Millennium Danatama Sekuritas dimasukkan untuk melihat keampuhan hukum yang berlaku dalam praktek. Selain daripada itu, studi komparatif dengan hukum pasar modal di Korea Selatan juga dilakukan untuk melihat perbaikan apakah yang dapat kita rancang untuk memperbaiki hukum di Indonesia.Makalah ini menyimpulkan bahwa kedua hukum tersebut mempunyai spesialisasi mereka masing-masing di bidang yang hampir sama, maka Undangundang Pasar Modal harus diutamakan dalam menangani perkara dalam ranah pasar modal itu sendiri, sedangkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan harus diutamakan untuk mengatur badan yang berwenang atas pasar modal. Institusi yang mempunyai kewenangan atas perkara atau tindak pidana dalam pasar modal mencakup Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Indonesia. Indonesia juga masih memiliki keterbatasan dalam ketepatan spesifikasi dan kurangnya penjabaran secara hukum, serta kurangnya spesialisasi dan jumlah tenaga kerja yang menangani dalam otoritas atas pasar modal, sehingga hukum dan otoritas tersebut tidak efektif.
This paper is written to analyze the conflicting regulations found within Indonesia's Law on Capital Market and its Law on the Financial Services Authority on the authority over capital market crimes, especially with regards to the investigative process. It asks which of the two laws should be prioritized when conflicting regulations occur, which institutions actually have power over the capital market, as well as whether the laws currently enacted are effective in addressing the crimes. Legal principles such as lex specialis and lex posterior are used, as well as a thorough exploration of all laws. A case study on PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas and PT Millennium Danatama Sekuritas is included to see the effectiveness and real life application of the laws in question. Furthermore, a comparative study with South Korea?s capital market laws is conducted to conclude on what amendments can be made in order to improve Indonesia?s laws.This paper concludes that both laws are specialized in similar matters yet are somewhat different, thus the Law on Capital Market is to be prioritized when dealing with direct capital market issues, while the Law on the Financial Services Authority is prioritized for the authority over capital market. The institutions that currently have direct power over the capital market and the crimes within it are the Financial Services Authority as well as the Police Investigators, yet the latter has very limited powers and are found to be inactive in real life. Lastly, it is found that Indonesia still has many issues pertaining to the lack of thoroughness and specification when it comes to its capital market laws, as well as a lack on specialization and manpower in its capital market authority, thus these laws and authorities are ineffective in solving crimes. |
S62080-Kartini Andri Wardhani.pdf :: Unduh