:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District

Rizkikha Dwi Dharma; F.X. Arsin Lukman, supervisor; Enny Koeswarni, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner (Universitas Indonesia, 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan batas wilayah pada perbatasan antara Kotamadya Bekasi dengan Kabupaten Bekasi masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan administrasi seperti halnya yang terjadi pada kasus, dibutuhkan peran serta aktif dari PPAT, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat guna mewujudkan sistem administrasi pendaftaran tanah yang lebih baik, metode penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif (umum-khusus), pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, penentuan wilayah jabatan PPAT dan kegiatan pemeliharaan data tanah dalam hal dilakukannya pemekaran wilayah, langkah yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus, para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan dalam kasus harus dapat berkerja sama dan bernegosiasi dengan baik guna keuntungan bersama, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing pihak tentunya akan tetap tersangkut pada permasalahan tanah tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan seluruh pihak serta membuat tanah menjadi terbengkalai karena tidak terlaksananya administrasi yang baik.

ABSTRACT
Land Deed Maker Officer as a public official who is authorized to make the deeds things about legal acts related to land is also responsible for assisting the Head of National Land Office in carrying out land registration to make the deeds of certain evidence had done certain legal actions regarding land rights or buildings to be used as the basis for proof of registration of the land, Land Deed Maker Officer's role is very important in order to achieve successful implementation of the regional growth in Bekasi Regency,estlabishment of changes demarcate the border between the Municipality of Bekasi and Bekasi regency still causing some problems related with the administration as well as in the case, it takes the active participation of Land Deed Maker Officer, the National Land Office, as well as the society in order to realize a better system of registration of land, methods of research used normative research that is juridical normative, typology used is explanatory and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive (general-specific), data processing research is qualitative with a qualitative approach produces analytical descriptive data, Land Deed Maker position region establishment and soil data maintenance activities in terms of regional expansion, steps can be taken to resolve the problems of the parties in the case, the parties concerned in order to resolve the problems in the case should be able to work together and negotiate well for mutual benefit, if it is not done then each each party will certainly remain stuck in the land administration problems that could ultimately harm the interests of all parties and make the land become neglected due to non-performance of good administration.

 File Digital: 1

Shelf
 T45362-Rizkikha Dwi Dharma.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T45362
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2016
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 88 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T45362 15-17-212771076 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20423077