Sengketa perjanjian pengikatan jual beli atas tanah hak milik (studi kasus putusan Mahkamah Agung NOMOR 649/PK/PDT/2013) = Dispute binding agreement sale and purchase of land property case (study supreme court decision NOMOR 649/PK/PDT/2013)
Verawati;
F.X. Arsin Lukman, supervisor; Hendriani Parwitasari, examiner; Enny Koeswarni, examiner
(Universitas Indonesia, 2016)
|
|
ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut. ABSTRACTThe Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement. |
 T45218-Verawati.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T45218 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 92 pages ; 30 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T45218 | 15-17-104228881 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20423190 |
