Sumber dana Bank yang dapat dikonversi menjadi modal dalam penerapan kebijakan bail in sebagai alternatif penanganan bank bermasalah = The source of funds of banks convertable into capital in the implementation of the bail in policy as an alternative for handling of troubled Banks
Indah Wulandari;
Sitompul, Zulkarnain, supervisor; Yunus Husein, examiner; Ratih Lestarini, examiner
(Universitas Indonesia, 2016)
|
|
ABSTRAKPermasalahan keuangan suatu bank berupa penekanan likuiditas harus ditangani dengan cara meminimalkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada sistem perbankan dan menjaga perekonomian secara keseluruhan. Penerapan kebijakan bail-in sebagai private sector resolution untuk alternatif penanganan bank bermasalah selain bail-out, melalui konversi sumber dana bank menjadi modal dengan tujuan meminimalisir biaya fiskal yang harus ditanggung oleh otoritas yang berwenang memerlukan penelitian terkait sumber dana bank yang dapat dikonversi dan implikasi hukumnya apabila diterapkan saat ini. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usulan penerapan kebijakan bail-in harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada nasabah sebagai konsumen bank.Simpanan atau dana pihak ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank pada dasarnya dapat dikonversi menjadi modal sepanjang terdapat persetujuan dari nasabah selaku pemilik simpanan atau dana pihak ketiga tersebut. Simpanan atau dana pihak ketiga yang dapat dikonversi adalah yang digolongkan sebagai simpanan yang tidak dijamin pembayarannya (unsecured debt) oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena secara hukum belum memperoleh jaminan atau pertanggungan. Selain itu, pinjaman subordinasi dari pihak terafiliasi yang dianggap turut bertanggung jawab atas pengelolaan bank dapat dikonversi menjadi modal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan bank yang bersangkutan. Namun demikian, penerapan kebijakan bail-in berupa konversi saat ini belum dapat dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mengatur serta perjanjian atau kontrak penyimpanan dana antara bank dan nasabah tidak secara jelas menyebutkan adanya ?klausula konversi?. ABSTRACTThe financial problems of a bank in the form of liquidity suppression should be addressed by minimizing the impact of the damage that can be inflicted against the financial system stability, allowing the system to maintain its depositors trust in the banking system and to maintain the economy in its entirety. In addition to the bail-out policy, the implementation of the bail-in policy being a private sector resolution, as an alternative for the handling of troubled banks, through the conversion of bank?s funds into capital for the purpose of minimizing fiscal costs borne by the authority, requires research on the source of funds of banks that are convertable and its legal implications of its application. In order to amend Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, the proposed implementation of the bail-in policy shall be concordant with the principle of freedom of contract and able to provide legal protection, in particular to customers as banking consumers.In principal, deposits or third party?s funds, as the bank?s largest, most reliable source of fund are convertable into capital as long as the bank obtained customer?s consent as the owner of such deposits or third party funds. Deposits or third party?s funds that can be converted are ones which are classified as unsecured debt by the Indonesia Deposit Insurance Agency, because by law, such funds are not guaranteed or insured. In addition, subordinated loans from affiliated parties that are considered to be partly liable for the bank?s management can be converted into capital as a form of accountability for the management of such bank. However, the implementation of the bail-in policy in the form of conversion is presently inapplicable because there are no regulations governing such matter. In addition, existing agreements or contracts between the bank and the customer on fund savings does not clearly state the existence of "conversion clause". |
 T45071-Indah Wulandari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T45071 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | Xi, 148 pages : illustration ; 30 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T45071 | 15-17-518932631 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20423204 |
