Perjanjian batal demi hukum akibat tidak menggunakan Bahasa Indonesia (studi kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine am LTD) = The agremeent is null and void due to Indonesian Language is not used case study PT Bangun Karya Pratama Lestari versus Nine Am LTD
Nasution, Mifta Holis;
Rosa Agustina, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner
(Universitas Indonesia, 2016)
|
Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi sekarang ini sangat sulit untuk ditolak kehadirannya dan harus diikuti mengingat kepentingan ekonomi negara masing-masing. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan.Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara wajib digunakan dalam perjanjian tetapi tidak memiliki akibat hukum. Dalam artian jika perjanjian antara para pihak tidak menggunakan bahasa Indonesia, apakah masuk kedalam kategori batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formalitas. Undang-Undang bahasa memuat pernyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Peraturan Presiden.Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa perjanjian, Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama (selanjutnya disebut PT BKP) dengan Nine AM Ltd melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris, tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu : penggunaan bahasa indonesia merupakan syarat pembatalan perjanjian dan akibat hukum apabila perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia.Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian adalah mengikat sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Apabila perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. The current economic globalization and free trade that is happening now it is very hard sell its presence and must be followed considering the interests of masing-masing countries. Globalization economic implications of the law is inevitable. The use of Indonesian as language country must be used in agreement but did not have the law .In the sense if agreement between parties not use indonesian, is entering the void by law that did not meet a formality. The Legislation language contain a statement that more about the use of language Indonesia in a contract to be regulated by president.In district court decision , the high court and supreme court , found that the agreement, loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (hereinafter called PT BKP ) with Nine Am Ltd violating article 31 paragraph 1 law no.24 2009 .It was because the treaty made only use the English language , without using Indonesian language .There were several problems arising namely: the use of language indonesia is a requirement and the cancellation of the agreement due to testament law if not using Indonesian language.Obligation in using Indonesian language in the agreement is binding in line with article 1337 KUHPerdata .If not using testament Indonesian language , hence non-compliance the requirements set by statute , that result void agreement for the sake of law. |
T45522-Mifta Holis Nasution.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T45522 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | viii, 97 pages. : illustration. ; 28 cm. + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T45522 | 15-18-798870773 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20423311 |