Kewenangan agen jaminan dalam melaksanakan hak tagih para kreditor sindikasi dalam hal debitur dinyatakan pailit analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 190 k pdt sus 2011 = Security agent s authority to exercise the syndication creditor s claim when the debtor has declared bankrupt analysis of decision of supreme court Republic of Indonesia no 190 k pdt sus 2011
Mia Rizkasari;
Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Siti Hajati Hoesin, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)
|
Kredit Sindikasi merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam jumlah yang besar tanpa melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kredit Sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh dua Kreditor atau lebih untuk membiayai satu Debitor yang sama, dengan syarat dan ketentuan dan dokumentasi kredit yang sama dan dengan jaminan kredit yang sama yang diikat secara pari passu. Agen Jaminan ditunjuk oleh Para Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi untuk melaksanakan pengikatan jaminan kredit untuk kepentingan dan atas nama Para Kreditor Sindikasi, maupun melaksanakan hakhak Para Kreditor Sindikasi terhadap jaminan kredit termasuk dalam hal Debitor dinyatakan pailit. Ketika Debitor dinyatakan pailit, terdapat permasalahan dimana pihak Kurator menganggap bahwa Agen Jaminan tidak berwenang untuk melaksanakan hak tagih Para Kreditor Sindikasi sebagai kreditor separatis dan sebagai kreditor konkuren.Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Agen Jaminan berwenang untuk melaksanakan hak tagih Para Kreditor Sindikasi sebagai kreditor separatis dengan jaminan Hak Tanggungan dan sebagai kreditor konkuren dalam hal terdapat sisa tagihan yang tidak tercover dengan penjualan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan tersebut. Loan Syndication is a solution to meet a large number of funding needs without breaching Bank Indonesia Regulation (PBI) on Legal Lending Limit. A syndicated loan is a loan made by two or more Creditors to finance a Debtor, on similar terms and condition, using common documentation and administrated by common agent and secured by the same securities in pari passu. Security Agent appointed by Creditors based on Credit Syndication Agreement to encumber the security for the benefits and on behalf of the Creditors, and to exercise any right, power, authority the Creditor`s rights to the credit security documents including if the Debtor has declared bankrupt. In the terms the Debtor has been declared bankruptcy by the court. There is a problem when the Curator assume that the Security Agent have no authority to exercise the Syndication Creditor`s claim as secured creditor and as unsecured creditor.The method of analysis that is used in this research writing is juridis normative and qualitative method in data processing. The result of the analysis concluded that Security Agent have an authority to exercise the Syndication Creditor`s claim as secured creditor with Hak Tanggungan security and as unsecured creditor for the remain claim uncovered by execution of Hak Tanggungan. |
![]()
|
No. Panggil : | T44870 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | ix, 112 pages. ; illustration. ; 28 cm. |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T44870 | 15-18-419990883 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20423500 |