ABSTRAKImplementasi e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang ?Kebijakan tentang E-Government?. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen PBB tahun 2014 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4487 dari 1 dan indeks e-participation 0,2941 dari 1. Media sosial adalah salah satu contoh yang baik untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Sudah banyak negara yang menggunakannya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, selain itu juga tidak membutuhkan investasi besar untuk implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini melakukan analisis terhadap penggunaan media sosial yang telah dilakukan instansi pemerintah Indonesia. Media sosial yang dianalisis adalah Twitter karena Twitter merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Sampel pesan yang dianalisis adalah pesan yang di-posting tanggal 21-27 September 2015. Pesan-pesan tersebut dikategorisasi oleh responden, kemudian dipilih kategori dengan frekuensi tertinggi. Aspek yang dikategorisasi oleh responden adalah konten, nada, dan tipe sumber pesan. Aspek sumber, bentuk, dan respon pesan dikategorisasi sendiri oleh peneliti karena tidak subjektif. Analisis dilakukan untuk tiap-tiap instansi, berdasarkan instansi pusat dan daerah, dan analisis secara menyeluruh yaitu Indonesia.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Adapun indeks paling tinggi yang diperoleh adalah 9,031 dari skala 0 ? 100. Indeks tersebut merupakan indeks yang diperoleh oleh KPK, DPR, DPD, Jakarta, dan Polri merupakan lima instansi pemerintah dengan indeks penggunaan media sosial paling tinggi diantara 58 instansi pemerintah lainnya. Adapun indeks kelima instansi tersebut adalah 9,031; 7,798; 5,832; 5,621; dan 5,416. KPK merupakan instansi yang paling optimal menggunakan media sosialnya untuk keseluruhan instansi dan untuk instansi pusat. Jakarta merupakan instansi daerah yang paling optimal menggunakan media sosialnya.
ABSTRACTImplementation of e-government in Indonesia is still far from the expectations and objectives of Presidential Instruction No.3 of 2003 on E-government Policy. It can be seen from the results of the United Nations assessment in 2014 which gave Indonesia 0.4487 of 1 for e-government index and 0.2941 of 1 for e-participation index. Social media is a good example to increase e-government and e-participation index. Many countries have used it to interact and communicate with their citizens. It also does not require high costs for implementation. Therefore, this research analyzed the use of social media of Indonesia government agencies. The selected social media is Twitter because Twitter is most used by Indonesia government agencies. Samples are messages that were posted on September 21-27, 2015. Messages are categorized by respondents, then final category is selected by the highest frequency. Aspects that categorized by respondents are content, tone, and source type. Aspects message source, form, and response are categorized by researcher because they are not subjective. The analysis was performed for each institution, then analysis based on the central and regional agencies, and entire analysis of Indonesia.The results concluded that the use of social media in Indonesia government agencies have not been optimal. It is based on the low index gained of the use of social media. The highest index obtained was 9.031 on a scale of 0 ? 100. The index is obtained by KPK, DPR, DPD, Jakarta, and Polri is five government agencies with use of social media index is highest among 58 other government agencies. The index of the five agencies are 9.031, 7.798, 5.832, 5.621, and 5.416. KPK is an agency that is the most optimal use of its social media for the entire agencies and to central agencies. Jakarta is the most optimal regional agencies using its social media. |
TA-Nurhalimah Harahap.pdf :: Unduh