|
Kebijakan desentralisasi pemerintahan berdampak pada pembangunan pendidikan karena sebagian besar kewenangan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga berada di kabupaten atau kota. Dampak perubahan yang paling signifikan terjadi pada perencanaan, semula kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pusat, kabupaten / kota harus merumuskan sendiri kebijakannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, bagian perencanaan kabupaten / kota menjadi lebih penting dari sebelumnya. Selain sangat banyak jumlah kewenangan ditangani kabupaten/kota, dinas pendidikan kabupaten/kota juga memikul beban sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kependidikan yang dikelola dinas pendidikan kabupaten/kota yaitu lebih dari 60% jumlah pegawai negeri sipil (PNS) berada di kabupaten/kota. Demikian juga dengan anggaran, lebih dari 50% jumlah APBD kabupaten/kota berada di dinas pendidikan, sementara aset yang dikelola (gedung sekolah beserta turunannya) dapat mencapai triliunan rupiah. |
