Kajian permasalahan kebijakan penetapan status bencana, kelembagaan BPBD, dan pengelolaan bantuan pasca terbitnya UU No 24 tahun 2007
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
| Bencana dapat memicu resiko terjadinya bencana yang lain. Kondisi tersebut mengakibatkan setiap tahunnya masyarakat menderita akibat bencana. Pemerintah mutlak memerlukan dana dalam jumlah besar untuk menanggulangi bencana dan memulihkan wilayah pascabencana. Permasalahan ialah banyaknya kejadian yang ditetapkan sebagai bencana akan berdampak pada pendanaan dan distribusi sumber daya. Selain itu, permasalahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pengelolaan bantuan bencana yang tidak profesional dapat berpengaruh pula pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan bencana dan pengelolaan bantuan bencana. Kajian ini dilakukan melalui studi literatur tentang kebijakan-kebiajakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa status bencana perlu ditetapkan berdasarkan definisi dan parameter yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 24 tahun 2007. Sebagai tambahan, peningkatan fungsi dan wewenang BPBD dan pengadopsian standar atau praktik terbaik pengelolaan bantuan bencana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penganggulangan bencana. |
| No. Panggil : | 340 JTKAK 1:1 (2015) |
| Subjek : | |
| Sumber Pengatalogan : | |
| ISSN : | 24603937 |
| Majalah/Jurnal : | Jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara 1 (1) Jul 2015. Hal. : 96-106 |
| Volume : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Akses Elektronik : | |
| Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4 (R. koleksi jurnal) |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 340 JTKAK 1:1 (2015) | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20427825 |
