Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Pradigma Inclusive Citizenship
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisionalrelasi gender. “Ketidakbertanggungjawaban” perempuan dalam ruang publik merupakankonsekuensi dari tidak diakuinya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem partiarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif. |
No. Panggil : | 305 JP 19 (2) 2014 |
Subjek : | |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | 1410153x |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Perempuan : untuk pencerahan dan kesetaraan 19 (2) Mei 2014. Hal.: 7-27 19: |
Volume : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan Universitas Indonesia, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
305 JP 19 (2) 2014 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20428075 |