Ganti rugi perbuatan melawan hukum penipuan dalam perkawinan dengan nomor perkara 1103 k/pdt/2014 = Compensation of unlawful act in fraud marriage in case number 1103 k pdt 2014
Rena Pranidana;
Akhmad Budi Cahyono, supervisor; Abdul Salam, examiner; Endah Hartati, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namundalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklahselalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jikadibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an, dimana gugatan ganti rugi kepada pihakyang terbukti bersalah melakukan tindak perbuatan melawan hukum khususnyapenipuan dalam perkawinan cenderung banyak dikabulkan. Oleh karena itu tujuandiadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pertimbangan MajelisHakim dalam memutus perkara terkait permintaan ganti rugi penipuan dalamperkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparativeapproach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian,dikarenakan kurangnya penegasan di dalam peraturan perundang-undangan terkaitsanksi perbuatan melawan hukum dalam perkawinan, muncullah ketidakkonsistenanpada Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut yang dapat dilihatada perbedaan yang cukup jelas pada era 1980 s.d. 1990-an dengan era 2000-anhingga sekarang. Asas kepatutan dan rasa keadilan yang disesuaikan dengankondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keputusan Hakim, sehinggaapabila kondisi masyarakat berubah pun akan mempengaruhi hukum yangberlaku. ABSTRACT Under article 1365 Indonesia Civil Code (ICC), every act that violates the lawand bring harm to others, requires that the person causing the loss that caused byhis mistake to replace those losses. However, in practice in current times, claimsfor compensation filed is not always granted by the judges. This condition is verydifferent than in the 1980s s.d. 1990s, where tort to the person found guilty ofcommitting umlawful acts, especially in a marriage fraud tends to be granted.Therefore the aim of this study was to understand the concept of consideration ofthe judges in deciding the case related to demand compensation fraud in marriage.This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statuteapproach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (caseapproach). Based on the results of the study, due to the lack of confirmation in thelegislation related to unlawful acts in marriage, there was inconsistency in thepanel of judges in deciding such cases that can be seen there are considerabledifferences evident in the 1980s to 1990s with the 2000s era to the present. Meritand sense of justice that is adapted to the conditions of society becomes adetermining factor for the judge's decision, therefore, if there was any change insociety it will affect the applicable law. |
![]()
|
No. Panggil : | S62844 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 76 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S62844 | 14-18-185660611 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20430676 |