Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xii, 76 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S62844 | 14-18-185660611 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20430676 |
Abstract
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklah selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jika dibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an, dimana gugatan ganti rugi kepada pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak perbuatan melawan hukum khususnya penipuan dalam perkawinan cenderung banyak dikabulkan. Oleh karena itu tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terkait permintaan ganti rugi penipuan dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan kurangnya penegasan di dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi perbuatan melawan hukum dalam perkawinan, muncullah ketidakkonsistenan pada Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut yang dapat dilihat ada perbedaan yang cukup jelas pada era 1980 s.d. 1990-an dengan era 2000-an hingga sekarang. Asas kepatutan dan rasa keadilan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keputusan Hakim, sehingga apabila kondisi masyarakat berubah pun akan mempengaruhi hukum yang berlaku.
ABSTRACT
Under article 1365 Indonesia Civil Code (ICC), every act that violates the law and bring harm to others, requires that the person causing the loss that caused by his mistake to replace those losses. However, in practice in current times, claims for compensation filed is not always granted by the judges. This condition is very different than in the 1980s s.d. 1990s, where tort to the person found guilty of committing umlawful acts, especially in a marriage fraud tends to be granted. Therefore the aim of this study was to understand the concept of consideration of the judges in deciding the case related to demand compensation fraud in marriage. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on the results of the study, due to the lack of confirmation in the legislation related to unlawful acts in marriage, there was inconsistency in the panel of judges in deciding such cases that can be seen there are considerable differences evident in the 1980s to 1990s with the 2000s era to the present. Merit and sense of justice that is adapted to the conditions of society becomes a determining factor for the judge's decision, therefore, if there was any change in society it will affect the applicable law.
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklah selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jika dibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an, dimana gugatan ganti rugi kepada pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak perbuatan melawan hukum khususnya penipuan dalam perkawinan cenderung banyak dikabulkan. Oleh karena itu tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terkait permintaan ganti rugi penipuan dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan kurangnya penegasan di dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi perbuatan melawan hukum dalam perkawinan, muncullah ketidakkonsistenan pada Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut yang dapat dilihat ada perbedaan yang cukup jelas pada era 1980 s.d. 1990-an dengan era 2000-an hingga sekarang. Asas kepatutan dan rasa keadilan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keputusan Hakim, sehingga apabila kondisi masyarakat berubah pun akan mempengaruhi hukum yang berlaku.
ABSTRACT
Under article 1365 Indonesia Civil Code (ICC), every act that violates the law and bring harm to others, requires that the person causing the loss that caused by his mistake to replace those losses. However, in practice in current times, claims for compensation filed is not always granted by the judges. This condition is very different than in the 1980s s.d. 1990s, where tort to the person found guilty of committing umlawful acts, especially in a marriage fraud tends to be granted. Therefore the aim of this study was to understand the concept of consideration of the judges in deciding the case related to demand compensation fraud in marriage. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on the results of the study, due to the lack of confirmation in the legislation related to unlawful acts in marriage, there was inconsistency in the panel of judges in deciding such cases that can be seen there are considerable differences evident in the 1980s to 1990s with the 2000s era to the present. Merit and sense of justice that is adapted to the conditions of society becomes a determining factor for the judge's decision, therefore, if there was any change in society it will affect the applicable law.