Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xv, 233 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S65282 | 14-18-732547721 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20430803 |
Abstract
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.
ABSTRACT
This thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied.
Skripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.
ABSTRACT
This thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied.