Permasalahan hukum upaya pengalihan hak atas rumah negara bagi pensiunan pegawai negeri sipil : studi kasus Putusan PTUN nomor: 173/G/2008/PTUN.JKT = Legal issue of transfer of right over official residence for retired civil servant: case study No. 173/G/2008/PTUN.JKT
Avie Sekar Lantri Lestari;
Hendriani Parwitasari, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Suparjo Sujadi, examiner; Marliesa Qadariani, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
ABSTRAK Skripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hakPensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansipemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salahsatunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan?pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkanoleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajibanmenetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diaturdalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barangtersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negarayang berimbas pada masalah keabsahan status mereka sebagai penghuni yang sah.Dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya pihak pemilik barang yangmenghalang-halangi pemenuhan hak dari penghuni yang berstatus sebagaipensiunan. Penulis meneliti pendapat hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebutterkait adanya masalah pemenuhan hak pensiunan pegawai negeri dalammelakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara. ABSTRACT This thesis examines regarding legal issue of fulfilling the right of retired civilservants to make an endeavour on transfer of right over official recidence bt theGovernment Institution as the owner. This issue was actually shown in one of stateadministration case regarding the transfer of right over official residence located in?Komplek Pajak Kemanggisan? and had been decided in verdict No.173/G/2008/PTUN.JKT. The issue was generally caused by disobedience act ofGovernment Institution on performing an obligation to establish the status of theofficial residence which had already been regulated in the the prevailing regulation.Later, the Disobedience of the Government Institution caused a huge loss for theresidents dnd has led on the issue of the validity of their status as a legitimateresidents. In this research, writer found the existence of precluding action from theGovernment in fulfilling the right of the retiree as the residents. Writer examinesthe legal opinion of the Tribunal Judge in the verdict regarding the issue on thetransfer of right over official residence. |
![]()
|
No. Panggil : | S64363 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; Computer (rdadontent) |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 128 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S64363 | 14-18-738595913 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20431349 |