Pembentukan holding company bumn ditinjau dari hukum persaingan usaha: studi holding company BUMN di bidang pupuk = Establishment of holding company BUMN of state owned enterprise from the perspective of indonesia anti monopoly and competition law: study holding company of state owned enterprise for fertilizers
Audia Aldjawa;
Sarjiyani, supervisor; Kurnia Toha, examiner; Nadia Maulisa, examiner; Wenny Setiawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)
|
|
Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding company BUMN yang ditinjau dari hukum persaingan usaha. Salah satu holding company BUMN yang telah terbentuk adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). Perlu diselaraskan antara pembentukan holding company BUMN dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dilakukan penelitian terhadap dampak hukum yang mungkin timbul dengan dibentuknya holding company BUMN pupuk. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan holding company BUMN di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak dilakukannya proses notifikasi dan masih berpotensi menimbulkan inefisiensi pendistribusian pupuk. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, KPPU dan pelaku usaha agar pelaksanaan prosedur notifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. The focus on this study discuss about establishment of holding company of state owned enterprise for fertilizers, named PT Pupuk Indonesia (Persero), from the perspective of Indonesia anti monopoly and competition law. Therefore, the establishment of holding company need to be synchronized with the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the impact that might be arise. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that an establishment of state owned enterprise of holding company for fertilizers have not fulfilled the notification requirement and potentially cause inefficiency of the fertilizers distribution. Therefore, the cooperation between government, KPPU, and entrepreneurs is needed so that the notification requirement stratifies the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. |
 s64267-Audia Aldjawa.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S64267 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 86 pages : illustration ; 29 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S64267 | 14-18-579495486 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20431591 |
