Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xii, 153 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S64816 | 14-18-396436750 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20431659 |
Abstract
ABSTRAK
Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besar telah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-program tersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adat perlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saat ini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yang memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalam REDD+ Social Safeguard.
ABSTRACT
One cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forest degradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation, emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have been active in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have an impact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected. Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective to provide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementation of REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy of regulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ which provides protection to the public according to the indicators in the fulfillment of REDD+ Social Safeguard.
Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besar telah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-program tersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adat perlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saat ini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yang memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalam REDD+ Social Safeguard.
ABSTRACT
One cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forest degradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation, emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have been active in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have an impact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected. Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective to provide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementation of REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy of regulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ which provides protection to the public according to the indicators in the fulfillment of REDD+ Social Safeguard.