ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintahIndonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untukmengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasusketerlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaringpenangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsepotoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis(analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknikprocess-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentangbagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal inidapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritasprivat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritaspublik milik pemerintah Indonesia.Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing denganotoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan,karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yangdiperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dariitu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publikpemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turutberperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gapsdan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapatdimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.
ABSTRACT
This research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesiangovernnment that is begin to be challenged by the private authority of non-stateactors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study ofthe involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existingillegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority,especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis.The method that is used in this research is the process-tracing technique. Thisresearch aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishingnetworks could use the networks to preserve their private and illicit authority, andin the end could challenge the public authority of the Indonesian governmentThe research itself concludes that P.T. PBR could compete with the publicauthority of the Indonesian government, especially to compete in the sector offisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods thatis acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T.PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of theIndonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its roleto provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functionalholes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit fromto improve their private authorities. |
S63365-Tossy Adhahir Rukmana Rauf.pdf :: Unduh