Tinjauan yuridis penerapan pasal 47 ayat (2) huruf g undang-undang No.5 tahun 1999 sebagai dasar hukum KPPU dalam menetapkan denda administratif = Judicial analysis on the enforcement of section 47 (2) g law No. 5 of 1999 as the judicial basis of KPPU in determining administrative penalty
Carlo Rubio;
Sarjiyani, supervisor; Wenny Setiawati, examiner; Nadia Maulisa, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
|
ABSTRAK Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yangdiberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untukmenegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan tersebut termasuk untukmenjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menentukan denda administratif pada kasuskasusyang diputus KPPU dan membandingkannya dengan pengaturan diAmerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwadenda yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha sering kali tidak sesuaidengan ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf gyaitu sebesar satu miliar rupiah. Hasil penelitian menyarankan bahwa apabilaKPPU merasa ketentuan batas minimum denda tidak dapat diterapkan secaraindiskriminatif kepada setiap pelanggaran, maka KPPU sebagai lembaga yangdiberi tugas untuk menyampaikan laporan dan masukan kepada Pemerintahmengenai persaingan usaha untuk mengusulkan revisi Undang-Undang No. 5Tahun 1999. ABSTRACT As Indonesia?s competition authority, KPPU has been given the authority by LawNo. 5 1999 to enforce the regulation of competition in Indonesia. It?s authority asstated in the law includes the imposing of administrative penalty. This researchaims to understand the enforcement of Section 47(2)g Law No. 5 1999 incompetition cases that has been reviewed by KPPU and to compare it with thecompetition law in the United States, Japan, and Germany. This is a judicialnormative research. This research shows that KPPU has neglected the provisionof Section 47(2)g Law No. 5 1999 which states that administrative penaltyimposed by KPPU shall be no less than one billion rupiah in determining theamount of administrative penalty. Furthermore, this research suggests that ifKPPU thinks that the minimum amount of administrative penalty provisioncannot be indiscriminately applied, then as a commission tasked to inform andadvise the Government on competition matters, KPPU should suggest the revision of the law. |
 S64719-Carlo Rubio.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S64719 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 117 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S64719 | 14-18-808807585 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20431945 |
