Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xi, 123 pages : illustration ; 29 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S65497 | 14-18-721556875 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20432188 |
Abstract
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan para kreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bank oleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dengan melihat berbagai sudut pandang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Kepailitan
ABSTRACT
This thesis discusses about Bank Indonesia's Legal Position In Terms of the Bank Bankruptcy at Law Constructions Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment. The primary issue for this thesis is artikel 2 paragraaf 3 at this law, mentions that?s only Bank of Indonesia can be initiate bankruptcy petitions for troubled bank, instead kreditors of bank which commonly, will be discussed for authority bankruptcy of bank by Bank of Indonesia after authority of supervisions bank move to Financial Services Authority. The method of this research is used a normative juridical interpretive to generate data that is descriptive analytical. Through this research is expected to provide solve about the legal aspects of the position of Bank Indonesia in bankruptcy bank with different points of view, especially the Banking Act and the Bankruptcy Act.
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan para kreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bank oleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dengan melihat berbagai sudut pandang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Kepailitan
ABSTRACT
This thesis discusses about Bank Indonesia's Legal Position In Terms of the Bank Bankruptcy at Law Constructions Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment. The primary issue for this thesis is artikel 2 paragraaf 3 at this law, mentions that?s only Bank of Indonesia can be initiate bankruptcy petitions for troubled bank, instead kreditors of bank which commonly, will be discussed for authority bankruptcy of bank by Bank of Indonesia after authority of supervisions bank move to Financial Services Authority. The method of this research is used a normative juridical interpretive to generate data that is descriptive analytical. Through this research is expected to provide solve about the legal aspects of the position of Bank Indonesia in bankruptcy bank with different points of view, especially the Banking Act and the Bankruptcy Act.