Implementasi kebijakan mutual agreement procedure (MAP) di Indonesia berdasarkan beps action plan 14 oecd = Implementation of mutual agreement procedure policy in Indonesia based on beps action plan 14 oecd / Baiduri Ismayanti Fitriana
Baiduri Ismayanti Fitriana;
Gunadi, supervisor; Haula Rosdiana, 1971-, examiner; Irfan Ridwan Maksum, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
ABSTRAK MAP merupakan cara yang paling efektif dalam upaya menghilangkan pajakberganda, oleh sebab itu, implementasi MAP yang baik sangat diperlukan, namunketidakjelasan informasi dan pengetahuan mengenai MAP, membuat jalurpenyelesaian sengketa internasional tersebut tidak dapat dimanfaatkan denganefektif. Penerapan peraturan MAP yang berlaku semenjak 6 tahun yang lalu tidakmenunjukan adanya peningkatan penyelesaian kasus sengketa melalui jalur MAP.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ImplementasiMAP di Indonesia berdasarkan BEPS Action Plan 14 yang berisikan prosedurtindakan yang direkomendasikan untuk membuat MAP berjalan lebih efektif.Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metodepengumpulan data secara studi literature dan studi lapangan yang dilakukan denganwawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan ImplementasiKebijakan Mutual Agreement Procedure (MAP) masih belum berjalan dengan baik,namun pihak pejabat berwenang masih terus melakukan perbaikan kinerjanya.BEPS Action Plan 14, tidak dapat diadopsi semuanya, karena memang harusdisesuaikan dengan kondisi di Indonesia. ABSTRACT MAP is the most effective dispute resolution to prevent double taxation, but lack ofinformation and knowledge about MAP, make this international dispute resolutionis not can be utilized effectively. MAP Regulations are applicable since 6 years agodid not show any increase in the settlement of disputes through the MAP. Thisresearch is trying to analyze implementation of MAP policy in Indonesia based onBEPS Action Plan 14 containing procedure actions which is recommended tomake MPA more effective. Descriptive qualitative data collection method is chosento be approach of this study by collecting data from literature review and fieldstudies using in-dept interview technique and observation. At the end of this study,researcher conclude that the implementation of Mutual Agreement Procedure inIndonesia is not running well but the competent authority still continue to improveits performance. BEPS Action Plan 14, can not be adopted all of them, because itmust be adapted to the conditions in Indonesia |
T46766-Baiduri Ismayanti Fitriana.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T46766 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xvii, 180 pages: illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T46766 | 15-17-689249181 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20432778 |