Aspek hukum kedudukan kreditur dalam kredit sindikasi (analisis putusan PN nomor 27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan kasasi Nomor 1300 K/PDT/2013 jo peninjauan kembali Nomor 232 PK/PDT/2014) = Legal aspects of the position of creditors in syndicated credits (analysis of the verdict of the district court number 27/PDT.G/2011 PN.JKT.PST juncto verdict of the supreme court number 1300 K/PDT/2013 and review of court decision number 232 PK/PDT/2014)
Ramos Karintus;
Aad Rusyad Nurdin, supervisor; Yunus Husein, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)
|
|
Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan untuk suatu proyek besar dimana dalam pemberian kredit tersebut tidak dapat diberikan oleh 1 Kreditur saja, dan biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 Kreditur. Dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sindikasi dan harus memerhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) agar dapat tetap menjaga kestabilan Bank dalam menjalankan usahanya.Penelitian ini menjelaskan bagaimana salah satu kreditur mengajukan gugatan hukum terhadap debitur yang belum melunasi hutangnya yang disebabkan agent fasilitas yang ditunjuk ternyata telah diliukuidasi dan tidak dapat menjalankan kewenangannya, sehingga kreditur lainnya tidak mendapatkan haknya.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan eksplanatoris untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan penentuan kedudukan anggota sindikasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dalam tesis ini yaitu setiap peralihan yang terjadi kepada Agent Fasilitas harus diketahui dan disetujui oleh kreditur lainnya, dan Perjanjian Kreditnya juga harus disesuaikan dengan kedudukan kreditur yang baru. Syndicated credit is a form of financing for a major projects where in the theprovision of credit could not be given only by one creditor, and usually done bymore than one creditor. In Indonesia regulations, banks have to applied theprinciple of prudence in channeling syndicated credit and have to consider theprovisions of Bank Indonesia (PBI) about Legal Lending Limit (BMPK) that cankeep the stability of the bank in it?s business.This research explain about how a creditor filed a lawsuit against debtors who he has not paid his debts that caused appointed facility agent have turned out to be liquidated and caused he cannot be exercise their authority, so that the rest of creditors could get their rights.This research is juridical normative and explanatory that explain judge conformity in the judgment of the determination of a member of this syndicated credit in accordance with applicable regulations. Conclusion of this research is that every transfer to be made have to known by the appointed facility agent and approved by the rest of creditors, and the agreement of credits also should be adjusted with a position of a new lender. |
 T46587-Ramos Karintus Napitu.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T46587 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 86 pages : illustration ; 28 cm + appendix, |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46587 | 15-18-706778331 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433144 |
