:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Aspek hukum kedudukan kreditur dalam kredit sindikasi (analisis putusan PN nomor 27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan kasasi Nomor 1300 K/PDT/2013 jo peninjauan kembali Nomor 232 PK/PDT/2014) = Legal aspects of the position of creditors in syndicated credits (analysis of the verdict of the district court number 27/PDT.G/2011 PN.JKT.PST juncto verdict of the supreme court number 1300 K/PDT/2013 and review of court decision number 232 PK/PDT/2014)

Ramos Karintus; Aad Rusyad Nurdin, supervisor; Yunus Husein, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)

 Abstrak

Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan untuk suatu proyek besar dimana dalam pemberian kredit tersebut tidak dapat diberikan oleh 1 Kreditur saja, dan biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 Kreditur. Dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sindikasi dan harus memerhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) agar dapat tetap menjaga kestabilan Bank dalam menjalankan usahanya.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana salah satu kreditur mengajukan gugatan hukum terhadap debitur yang belum melunasi hutangnya yang disebabkan agent fasilitas yang ditunjuk ternyata telah diliukuidasi dan tidak dapat menjalankan kewenangannya, sehingga kreditur lainnya tidak mendapatkan haknya.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan eksplanatoris untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan penentuan kedudukan anggota sindikasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dalam tesis ini yaitu setiap peralihan yang terjadi kepada Agent Fasilitas harus diketahui dan disetujui oleh kreditur lainnya, dan Perjanjian Kreditnya juga harus disesuaikan dengan kedudukan kreditur yang baru.

Syndicated credit is a form of financing for a major projects where in the the
provision of credit could not be given only by one creditor, and usually done by
more than one creditor. In Indonesia regulations, banks have to applied the
principle of prudence in channeling syndicated credit and have to consider the
provisions of Bank Indonesia (PBI) about Legal Lending Limit (BMPK) that can
keep the stability of the bank in it?s business.
This research explain about how a creditor filed a lawsuit against debtors who he has not paid his debts that caused appointed facility agent have turned out to be liquidated and caused he cannot be exercise their authority, so that the rest of creditors could get their rights.
This research is juridical normative and explanatory that explain judge conformity in the judgment of the determination of a member of this syndicated credit in accordance with applicable regulations. Conclusion of this research is that every transfer to be made have to known by the appointed facility agent and approved by the rest of creditors, and the agreement of credits also should be adjusted with a position of a new lender.

 File Digital: 1

Shelf
 T46587-Ramos Karintus Napitu.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T46587
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 86 pages : illustration ; 28 cm + appendix,
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T46587 15-18-706778331 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433144