Deskripsi Lengkap
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text (rdacontent) |
| Tipe Media : | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Tipe Carrier : | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Deskripsi Fisik : | xi, 108 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Ketersediaan
- File Digital: 1
- Ulasan
- Sampul
- Abstrak
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46692 | 15-18-682385399 | TERSEDIA |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433241 |
Abstrak
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya
ABSTRACT
Decision on changes in the articles of association on the corporation must be done based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to the third party. All of the process are gone through a system called Administration System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode that was used is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya
ABSTRACT
Decision on changes in the articles of association on the corporation must be done based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to the third party. All of the process are gone through a system called Administration System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode that was used is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation