:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Disa Masnasiltie; F.X. Arsin Lukman, supervisor; Enny Koeswarni, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)

 Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berkenaan dengan kewenangan bertindak dalam. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai tanggung jawab dari PPAT dan akibat hukum atas tindakannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dalam melaksanakan jabatannya bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan akibat hukum bagi PPAT berkenaan dengan pelanggaran tersebut adalah penjatuhan sanksi.

Land Deed Official (PPAT) has an authority making an authentic deed when there is a legal act which related with land. Based on their authority, when PPAT performing their duties have to observe with the regulation and also code of ethics, but in practice, there is PPAT who violate the code of ethics or the regulation which related with PPAT. As an example violations of PPAT is in making mortgage (APHT) that performed by unauthorized person as the case study of this legal research. This legal research will explained about the responsibilities as an PPAT and also the punishment as an legal consequences of the legal deviations. This study is classified as a normative legal research. The research results showed PPAT as an public officer has their own responsibilities and PPAT can be subject to sanctions as their legal consequences of the legal deviations.

 File Digital: 1

Shelf
 T46704-Disa Masnasiltie.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T46704
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 142 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T46704 15-18-273467611 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433308