Kewenangan notaris dan kepastian hukum akta risalah lelang = The authority of a notary and the legal certainty of the auction deed / Jeeferson Sitohang
Sihotang, Jeeferson;
Aloysius Yanis Dhaniarto, supervisor; Paulus Soelistyo, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas kewenangan notaris dan kepastian hukum dari akta risalahlelang notaris. Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Notaris menetapkan bahwa notarisberwenang membuat akta risalah lelang sementara Vendu Reglement (Peraturan Lelang) menyatakan bahwa kewenangan untuk menyusun suatu akta lelang dilakukan oleh pejabat lelang. Oleh karena itu, pokok permasalahan dari tesis ini adalah kewenangan hukum dari notaris dalam membuat akta risalah lelang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana kepastian hukum dari akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis, penulis menyimpulkan bahwa notaris tidak secara otomatis berwenang untuk membuat akta risalah lelang. Hanya notaris yang ditunjuk sebagai pejabat lelang oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Oleh karena itu, akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai juru lelang akan membuat akta risalah lelang menjadi tidak otentik dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak ABSTRACT This thesis discussed the authority of a notary and the legal certainty of notary's auction deed. Article 15 paragraph 2 point g of the Notary Act stipulates that a public notary is authorized to draw up an auction deed while vendu reglement (the Auction Act) states that the authority to draw up an auction deed is held by an auctioneer. Therefore, the main issues of this thesis are the legal authority of notary in drawing up an auction deed based on the Notary Act and how the legal certainty of an auction deed drew up by a notary. The method used in this research is juridical normative and equipped by interviews. Based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis, the writer concluded that a notary is not automatically authorized to draw up an auction deed. Only a notary who is also appointed as an auctioneer by the government has the authority to draw up an auction deed. Therefore, an auction deed drew up by a notary who does not qualify as an auctioneer will make the deed not authentic and does not provide legal certainty for the parties. |
 T46494-Jeeferson Sitohang.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T46494 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 95 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46494 | 15-18-374040926 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433448 |
