Peranan evaluasi ex-post evaluation dalam siklus undang-undang = The role of ex post evaluation legislation in the cycle of law / Tanti Dian Ruhama
Tanti Dian Ruhama;
Fitriani Ahlan Sjarif, supervisor; Andhika Danesjvara, examiner; Harsanto Nursadi, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
|
ABSTRAK Mekanisme evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan berlaku merupakan tahapan yang penting dalam siklus UU serta berperan dalam menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembentukan UU kedepannya. Dengan adanya evaluasi, UU yang telah berlaku ditengah masyarakat dapat dinilai efektivitas pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, evaluasi juga menjadi salah satu alat yang dapat mencegah terjadinya inflasi legislasi (legislative inflation) dan hyper-regulated society dimana masyarakat semakin terasingkan dari hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang evaluasi terhadap UU yang berlaku dengan merujuk pada hukum positif Indonesia khususnya UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta mengetahui bagaimana peranan evaluasi terhadap UU yang berlaku dan upaya integrasi pelaksanaan evaluasi dalam pembentukan UU kedepannya. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum mengenai proses pembentukan UU untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi yaitu mengenai peranan evaluasi dalam siklus UU. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme evaluasi saat ini belum mendapatkan kerangka hukum yang kuat dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tentang evaluasi yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 adalah yang terkait dengan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Selain itu berdasarkan lampiran UU No.12 Tahun 2011, evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan naskah akademik. Pengaturan tentang evaluasi yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan jika dibandingkan dengan UU No.10 Tahun 2004 yang sama sekali belum memasukkan pengaturan tentang evaluasi. Untuk kedepannya, diperlukan adanya amandemen terhadap UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan aturan mengenai evaluasi sebagai bagian terintegrasi dalam siklus UU. Dengan demikian setiap kementerian/lembaga yang menjadi prakarsa suatu UU dapat melakukan evaluasi terhadap UU yang telah berlaku untuk dapat diketahui efektifitas pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkan didalam masyarakat. ABSTRACT The mechanism of evaluation of the existing law is an important stage in the cycle of law as well as play a role in maintaining the sustainability and continuity of the formation of the law. Within evaluation, the effectivity of law implementation and the impact of law can be assessed. In addition, the evaluation has also become one of the tools that can prevent the inflation of legislation i.e the increasing of legislation was not balanced with the quality. This study intended to determine the setting of the evaluation of the existing laws with reference to the positivie law of Indonesia especially the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation, as well as knowing the role of evaluation on the existing law and the means of its integration within the law establishment in the future. This legal study was completed by finding a rule of law, principles of law as well as legal doctrine regarding to the process of law establishment to respond the legal issues about the role of evaluation within the process. The methodologies of the study are through legislation, conceptual, historical and comparative approach. By using those methods, can be understand that the evaluation mechanism had not yet regulated in the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation. The rule of evaluation within the Law is regarding to the evaluation of the mid-term national legislation program at the end of each year in conjunction with the preparation and adoption of annual national legislation program. Also based on the attachment of the Law, the role of evaluation and analysis of the existing regulation is become a requirement in the academic papers preparation. The arrangement of the evaluation in the Law No.12 of 2011 can be described as a progress when compared with a Law No.10 of 2004 which did not enter any role of evaluation. For ahead, it is important to revised the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation by entering the evaluation as an integral part in the cycle of law. Thus, each ministry/agency which initiative the law can systematicly evaluate the law in according to understand the effectiveness of its implementation and the impact in the society |
 T45907-Tanti Dian Ruhama.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T45907 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online source |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 188 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T45907 | 15-18-126523014 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433492 |
