ABSTRAK PPAT mempunyai tugas pokok membuat akta yang berkaitan dengan tanah, salahsatunya adalah jual beli.Namum kasus dalam penelitian ini terdapat akta jual beliyang dibuat PPAT yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidakterpenuhinya syarat materil dari jual beli. syarat yang dimaksud kali ini mengenailegalitas penjual dimana jual beli tersebut dilakukan tanpaadanya pesetujuan suamisementara diantara mereka terdapat suatu perjanjian perkawinan yang belumdidaftarkan hingga saat diajukannya perceraian, sehingga dalam perkawinantersebut berlaku percampuran harta bulat yang berakibat bahwa setiap pengalihanyang dilakukan harus saling memberikan persetujuan, hal tersebut sejalan denganketentuan Pasal 97 s/d Pasal 100 Per.Men.Agraria/Ka.BPN Nomor 3 tahun 1997mengenai kewajiban PPAT pada saat persiapan pembuatan akta. Adapun yangmenjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan jualbeli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkannyaperjanjian perkawinan dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutusperkara dengan nomor.3188 K/PDT/2012 dikaitkan dengan ketentuan yangberlaku.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain presektif.Tesis inimenyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suamidalam hal tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan adalah tidak sah; danterdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara dengan nomor3188K/PDT/2012 ABSTRACT PPAT has a fundamental duty to make a deed relating to the land, one of which isthe buying and selling. However the cases in this study there is a deed of sale madePPAT contrary to the applicable provisions, namely the non-fulfillment of the termsmaterially from selling the terms in question this time of the legality of the sellerwhere the purchase was made without their consent husband while between themthere is an agreement marriage is not registered until the filing of the divorce, sothat the marriage is valid engaging round treasure with the result that any diversionperformed must be mutual consent, it is in line with the provisions of Article 97 s /d Article 100 Per.Men.Agraria / Ka.BPN No. 3 of 1997 concerning the obligationPPAT during the preparation of the deed. As for being in this research is how thevalidity of the sale and purchase without their husband's consent in the absence ofregistration of the marriage covenant and How consideration of magistrate judgesin deciding the case number 3188 K / PDT / 2012 associated with the applicableregulations. This study is a qualitative research design prescriptive. The thesisconcludes that buying and selling is done without their husband's consent in theabsence of registration of the marriage agreement is not valid; and there are errorsof judges in deciding the case number 3188 K / PDT / 2012. |