:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh atas pembatalan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum = The legal protection on worker labourer for the cancellation regulation of DKI Jakarta Governor on approval for suspension of minimum wage implementation

Moh Yuda Sudawan; Akhmad Budi Cahyono, examiner; Manulang, Fernando, examiner; Aloysius Uwiyono, supervisor ([Publisher not identified] , 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Adanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian
hukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah
menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.
Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami oleh
pekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMP
yang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan
hidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerja
atau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisi
lain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,
kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukan
untuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapat
mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003
tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan Putusan
Banding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturan
mengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait batas
waktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.
Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagai
prasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusaha
yang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelis
hakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat
menggugat ke PTUN.
Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selain
memberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, juga
menimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebut
akan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaan
yang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidak
menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun
2013
ABSTRACT
The policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas the
minimum wage that sould act as a safety net set by the government becomes
uncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wage
act usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer are
assuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set by
governor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is not
infrequently they make efforts to protest those such as act of strikes or
demonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. On
the other hand, many business owner considering that the PMW is too high and
that makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business owner
load such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordance
with the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum Wage
Implementation.
In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKT
and its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,
regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on the
deadline for submission of the complete file in the mechanism of PMW
suspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found on
worker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, a
breakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered as
a legal subject that have right to file a suit to PTUN.
Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not only
giving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies and
those consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court if
the business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wage
implementation if business owner is not perform their duties to pay the
worker/labour wage according to PMW in 2013.

 File Digital: 1

Shelf
 T46179-Moh Yuda Sudawan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T46179
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; Computer (rdadontent)
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 118 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T46179 15-18-324719026 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433639
 See also