Kewenangan negara dalam pemberian izin pertambangan mineral radioaktif = State authority in granting radioactive mineral mining permit
Savitri Nur Setyorini;
Tri Hayati, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
|
ABSTRAK Mineral radioaktif merupakan salah satu sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Hingga saat ini perihal pengaturan mengenai pemberian izin pertambangan mineral radioaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belumlah jelas. Terlebih lagi, apabila mineral radioaktif tersebut bersifat padu dengan mineral lainnya yang kewenangan pemberian izinnya berada di pada pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain preskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mineral radioaktif memiliki sifat strategis bagi pertahanan dan keamanan Indonesia, sehingga izin pertambangannya harus diterbitkan oleh BAPETEN. Kedua, terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan apabila mineral radioaktif yang akan ditambang bersifat padu dengan mineral lainnya, yakni dengan jalan melakukan pemisahan ataupun dengan memberlakukan izin roentgen. ABSTRACT Radioactive mineral is one of the natural resources has yet to be exploited in Indonesia, even though it can be used as an alternative energy resource to replace fossil energy. The provisions regarding radioactive mineral mining permit which are contained in Law Number 10 of 1997 on Nuclear Energy are still unclear up until now. The ruling is even more unclear when it comes to radioactive minerals embedded with other minerals, as, according to Law Number 23 of 2014 on Local Government, the permission shall be granted by the local government. This research is a prescriptive-analytic design.The result shows that, firstly, the radioactive mineral has a strategical role in Indonesia?s defense and security, so the permit has to be granted by the BAPETEN. Secondly, there are two alternatives which can be done when the radioactive minerals are embedded with other minerals, namely by separating the minerals from radioactive mineral or by granting roentgen permit. |
 T46108-Savitri Nur Setyorini.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T46108 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ita rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; Computer (rdadontent) |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 248 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46108 | 15-17-380914232 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433640 |
