Full Description
Cataloguing Source | LibUI ind rda |
Content Type | text (rdacontent) |
Media Type | unmediated (rdacontent); Computer (rdadontent) |
Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
Physical Description | xiv, 155 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Concise Text | |
Holding Institution | Universitas Indonesia |
Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
T46150 | 15-18-144823970 | TERSEDIA |
No review available for this collection: 20433803 |
Abstract
ABSTRAK
Tesis ini membahas konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pada mulanya Justice Collaborator hanya dikenal dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Analisa penerapan konsep Justice Collaborator atas 3 (tiga) kasus yakni Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas dan dibahas Thomas Claudius Ali Junaidi sebagai bahan analisis dalam tesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidakseragaman pemahaman dari para penegak hukum dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Untuk itu ada beberapa kriteria untuk dapat dijadikan Justice Collaborator yaitu: tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir; bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan; inisiatif dari pelaku kejahatan tersebut untuk mengakui perbuatannya dan bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara dimaksud; Pelaku kejahatan membuat perjanjian mengenai kedudukan nya sebagai Justice Collaborator dengan Jaksa Penuntut Umum. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi pengaturan Justice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta integrasi antar penegak hukum untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang well-done-integrated dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator
ABSTRACT
This thesis discusses the concept of justice collaborator in the practice of the Indonesian criminal justice system. The method used is a normative juridical research. Justice Collaborator at first known only in Indonesia Practice Criminal Justice System. Analysis of the application of the concept of Justice Collaborator on three (3) cases namely Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas and Thomas Claudius Ali Junaidi discussed as material analysis in this thesis. From the analysis we concluded that there is a variation on the understanding among the law enforcement officer in applying the concept of Justice Collaborator in Practice Criminal Justice System. There are several criteria to fullfiled as Justice Collaborator, namely: a criminal act that will be revealed is a serious criminal offense and / or organized; not the main offender in the crime that will revealed; testified as a witness in the court; Prosecution lawsuit alleges that the offender has provided information and evidence is very significant; initiative of the offender to confess and willing to assist law enforcement officer to uncover the case; offender made an agreement regarding his position as Justice Collaborator with the Public Prosecutor. In the future there is should be a formulation and conception of Justice Collaborator in the process of criminal law as an effort to reform the criminal law in Indonesia as well as the integration among law enforcement officer to created the well-done-integrated Criminal Justice System in applying the concept of Justice Collaborator.
Tesis ini membahas konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pada mulanya Justice Collaborator hanya dikenal dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Analisa penerapan konsep Justice Collaborator atas 3 (tiga) kasus yakni Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas dan dibahas Thomas Claudius Ali Junaidi sebagai bahan analisis dalam tesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidakseragaman pemahaman dari para penegak hukum dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Untuk itu ada beberapa kriteria untuk dapat dijadikan Justice Collaborator yaitu: tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir; bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan; inisiatif dari pelaku kejahatan tersebut untuk mengakui perbuatannya dan bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara dimaksud; Pelaku kejahatan membuat perjanjian mengenai kedudukan nya sebagai Justice Collaborator dengan Jaksa Penuntut Umum. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi pengaturan Justice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta integrasi antar penegak hukum untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang well-done-integrated dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator
ABSTRACT
This thesis discusses the concept of justice collaborator in the practice of the Indonesian criminal justice system. The method used is a normative juridical research. Justice Collaborator at first known only in Indonesia Practice Criminal Justice System. Analysis of the application of the concept of Justice Collaborator on three (3) cases namely Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas and Thomas Claudius Ali Junaidi discussed as material analysis in this thesis. From the analysis we concluded that there is a variation on the understanding among the law enforcement officer in applying the concept of Justice Collaborator in Practice Criminal Justice System. There are several criteria to fullfiled as Justice Collaborator, namely: a criminal act that will be revealed is a serious criminal offense and / or organized; not the main offender in the crime that will revealed; testified as a witness in the court; Prosecution lawsuit alleges that the offender has provided information and evidence is very significant; initiative of the offender to confess and willing to assist law enforcement officer to uncover the case; offender made an agreement regarding his position as Justice Collaborator with the Public Prosecutor. In the future there is should be a formulation and conception of Justice Collaborator in the process of criminal law as an effort to reform the criminal law in Indonesia as well as the integration among law enforcement officer to created the well-done-integrated Criminal Justice System in applying the concept of Justice Collaborator.